KEKUASAAN KEHAKIMAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kekuasan kehakiman adalah  kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum .

a.       Badan Peradilan Negara

Penyelenggaraan kehakiman diserahkan kepada badab-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.

b.      Asas Obyektifitas

Asas obyektifitas ini berarti  pengadilan tidak boleh memeihak didalam pemeriksa dan menjatuhkan putusan hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak  dan didalam asas ini bagi pihak yang di adili dapat menggajukan keberatan yang disertai alasa-alassan terhadap hakim yang mengadili perkaranya yang disebut hak ingkar.

c.       Lingkungan peradilan

Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi dua yakni  Peradila Uum dan Peradilan Khusus

Peradilan Umum adlah peradilan bagi rakyat  pada umumnya baik bagi acara perdata maupun acara pidana

Peradilan Khusus  mengadili perkara atau golongan orang tert entu  jika pengadilan Ekonomi bukan merupakan pengadilan khusus melainkan hanya pengadilan spesialisasi saja.

d.      Mahkamah Agung Puncak Peradilan

MA adalah Pengadilan tertinggi oleh karna itu maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan tertinggi yang berdiri sendiri  akan tetapi mempunyai puncaknya yakni  MA

Mahkamah Agung mempunyai organisasi,  Administrasi dan keuangan sendiri.

e.       Pemeriksa Dalam Dua tingkat

Kemungkinan terjadi bahwa putusan hakim itu terdapat kekeliruaan, nketidak sempurnaan dan tidak mustahil bersifat memihak. Untuk mencaga atau setidaknya mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutuskan perkara diadakanlah pemeriksaan dalam dua tingkat

Peradilan dalam tingkat pertama (Original jurisdistion)

Peradilan dalam tingkat banding (Appellate jurisdiction)

Dan dalam pengadilan tingkat banding ini adlah memeriksa perkara yang telah diperiksa oleh penngadilan tingakat pertama.

f.       Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa

Peradilan dilakuakn demi ketuahan yang maha asa ( pasal 4 ayat 1 uu no 14 tahun 1970) rumusan ini berlaku bagi semua pengadilan dalm semua lingkungan peradilan.

g.      Susunan Peradilan (Majelis)

Susunan persidanga untuk semua pengadilan pada asasnya merupakan majelisnya yang sekurang-kurangnya asas merupakn majelis yang sekurang-kurangnya dari 3 orang hakim. Asas hakim majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobyetif-obyektifnya guna memverikan perindungan  hak-hak asasi manusia.

h.      Asas sederhan cepat dan biaya ringan

Yang dimaksud dengan sederhana adlah acaranya yang jelas mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjuk jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Ditentukan biaya ringan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi banyak memyebabkna pihak yang berkepentingan enggean untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

i.        Hak menguji tidak dikenal

Hak menguji disini adalah ahak menguji untuk Undang-undangakan tetapi tidak diatur dalam Undang-undang dasar 45. Apbila hak menguju hendak diberikan kepada mahkamah agung seharusnya merupakan ketentuan Konstitioanail.

j.        Peninjaan Kembali

Upaya hukum  peninjawan kembali dimungkinkan terhadap putusan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata maupun  pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung.

k.      Tugas Hakim Perdatra Dalam Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasan akehakiman dalam lingkunagan  peradilan umum dilaksanakan oleh para pengadilan negri, pengadialan negri dan mahkamah agung. Pengadilan negri meliputi daerah tingkat II  sedangkan pengadilan tinggi meliputi darah tingakat I

Hakim diangkat dan diberentikan oleh kepala negara dengan demikian kebebasan kedudukan diharapkan terjamin

Tugas pokok  badan peradilan adlah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya. Baik perkara perdata maupun pidana.

l.        Pejabat yang ada pada pengadilan adalah sebagai berikut :

1.      Hakim

2.      Panitera ( griffier)

3.      Juru sita ( deuwaarder)

Tugas masing-masing adalah sabagai berikut ;

Hakim             : bertugas memeriksa dan mengadili perkara persidangan

Panitera       : Mengikuti  semua persidangan serta musyawarah pengadilan dalam      mencatat dengan teliti semua hal yang dibicarakan ia harus memuat acara sidang pemeriksa dipersidanagan dan mendatanganinya sama ketua persidanagan dalam acara perdata  melaksananakn putusan pengadilan dan bertindak sebagai juru sita

Juru Sita     : Merupakan pejabat umum yang dianagkat dan diberentikan oleh        mentri kehakiman  ketua persidangan dapat mengganti juru sita yang baru. Juru sita bertugas dalam sidang pengadilan dan harus melaksakan semua tugas yang diberikan oleh ketua sidang